Konflik Politik dan Ekonomi di Balik Tragedi Kemanusiaan Rohingya
PolitikOneindonesia:Konflik Politik dan Ekonomi- Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menuturkan, kekerasan yang dialami warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan merupakan konflik agama.
Menurut Daniel, terdapat konflik kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan tersebut.
Tak hanya itu, kepentingan ekonomi itu dibungkus agar seolah-olah yang terjadi merupakan konflik antar-agama.
"Sama sekali ini bukan persoalan agama. Ada konflik kepentingan ekonomi di balik persoalan Rohingya. Di situ ada jalur sumber energi, minyak dan gas. Saya rasa itu yang utama di sana. Kepentingan itu dibungkus dengan konflik agama dan dipelihara oleh militer Myanmar," ujar Daniel saat ditemui usai menghadiri dialog dengan para Bhiksu dan pemuka agama Budha di Wihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).
Konflik Politik dan Ekonomi
Menurut Daniel, konflik antar-etnis di Myanmar sudah terjadi sejak masa penjajahan Inggris. Inggris, kata Daniel, memang menggunakan politik yang memecahbelah etnis dan terus dipelihara sebagai sebuah peta konflik.
"Kalau dari historis ini dimulai dari penjajahan Inggris yang membelah etnis. Seperti di Khasmir misalnya, sehingga mewarisi peta konflik di sana. Etnisnya pun berbeda-beda kan," kata Daniel.
Daniel menegaskan, tragedi kemanusiaan terhadap warga Rohingya tidak bisa dilihat sebagai konflik antara pemeluk agama Budha dan warga Rohingya yang mayoritas memeluk Islam.
"Di dalam Budha itu tidak ada satu ayat pun yang membenarkan pemeluk agama itu terlibat dalam perang. Apalagi menimbulkan pembunuhan. Itu langsung dianggap melakukan dosa yang sangat besar," ucapnya.
Sementara itu, dikutip dari situs berita Deutsche Welle, kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) Siegfried O Wolf berpendapat, krisis yang dialami warga Rohingya lebih bersifat politis dan ekonomis.
Konflik Politik dan Ekonomi di Balik Tragedi Rohingya
Siegfried juga menuturkan, kalau komunitas masyarakat Rakhine yang beragama merasakan didiskriminasi dengan cara budaya, dan juga tereksploitasi dengan cara ekonomi dan juga disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat Myanmar, yang didominasi oleh etnis Burma.
Di sisi lain etnis Rohingya dianggap sebagian warga Rakhine sebagai pesaing tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri.
Selain itu juga, kelompok Rakhine merasa dikhianati dengan cara politis, di karenakan masyarakat Rohingnya tidak mampu memberikan suara bagi partai-partai politik mereka.
"Ini menyebabkan tambah runcingnya ketegangan. Sementara, pemerintah Myanmar tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan pemerintah mendukung fundamentalis umat Buddha dengan tujuan untuk menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber alam itu,"kata Siegfried.
"Faktor-faktor ini adalah penyebab utama di balik konflik antar kelompok etnis dan antar agama. Ini juga jadi penyebab memburuknya kondisi hidup warga Rohingya, serta pelanggaran hak-hak sosial-politis mereka," kata dia.
Konflik Politik dan Ekonomi di Rakhine
Siegfried memandang kekerasan terhadap warga Rohingya juga memiliki aspek ekonomi. Rakhine, lanjut Siegfried, adalah salah satu negara bagian dengan warga paling miskin, walaupun kaya sumber daya alam.
Masyarakat Rohingya juga dianggap menjadi beban ekonomi tambahan bagi pemerintah Myanmar, jika mereka bersaing untuk mendapat suatu pekerjaan dan juga kesempatan untuk bisa berbisnis.
Pekerjaan dan juga bisnis di negara bagian tersebut sebagian besar dikuasai oleh kelompok elit Burma.
"Jadi bisa dibilang, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis," ucapnya.
Leave a Comment