Jimly: Aung San Suu Kyi Tak Pantas Terima Nobel Perdamaian
PolitikOneindonesia:Jimly: Aung San Suu Kyi- konflik suku Rohingya di negara Myanmar, eks Ketua Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut ( MK ) Jimly Asshiddiqie juga berpendapat, kalau Aung San Suu Kyi—tokoh Myanmar—tidak layak menjadi penerima Nobel Perdamaian. Aung San Suu Kyi adalah penerima penghargaan itu pada tahun 1991.
“Dia tidak memperjuangkan nilai kemanusiaan, tetapi hanya memperjuangkan dirinya sendiri,” kritik Jimly, hari Jumat 1/09/2017, selesai menjadi khatib shalat Idul Adha di Masjid Al Azhar, di Jakarta.
Panitia Nobel perdamain dalam situsnya menyatakan, kalau Suu Kyi menerima Nobel Perdamaian tersebut karena perjuangan anti-kekerasan untuk demokrasi dan hak juga asasi manusia.
“Dia itu adalah produk sistem feodal, anak dari perdana menteri yang pertama (Myanmar), anak pendiri negara itu, bukan karena pencapaian dirinya,” kata Jimly.
Jimly: Aung San Suu Kyi
Kecaman terhadap sikap Aung San Suu Kyi atas konflik yang terjadi di Rohingya di Myanmar terus berdatangan pula dari berbagai tokoh, baik di Myanmar maupun dari global.
The Guardian pada edisi 30 Desember tahun 2016 memuat sebuah artikel kecaman lebih dari selusin penerima Nobel terhadap Aung San Suu Kyi.
Harian ini juga ikut menyertakan hyperlink surat terbuka para penerima berbagai Nobel tersebut yang terhubung langsung dengan halaman Facebook Muhammad Yunus—penerima sebuah Nobel Perdamaian di tahun 2006.
Di situs pengumpulan dukungan terhadap wadah duni untuk perubahan, misalnya, sudah bermunculan juga ajakan untuk meminta Nobel Perdamaian yang sudah di berikan kepada Suu Kyi, diinisiasi oleh Emerson Yuntho.
Selain mengecam sikap Aung San Suu Kyi yang tidak berpihak pada nasib warga Rohingya di Myanmar, Jimly juga mengajak ajakan kepada umat Buddha untuk peduli kepada suku Rohingya. Ajakan yang ia serukan baik kepada umat Buddha di Indonesia maupun seluruh dunia.
“Mudah-mudahan saja kalau tokoh Buddhis yang ada di Indonesia bisa bantu perjuangkan suku Rohingya tidak akan terlalu dizalimi,” tutur Jimly.
Menurut Jimly Asshiddiqie, kepedulian umat Buddha terhadap nasib Rohingya akan memberikan dampak yang lebih efektif lagi. Sebagai catatan, sensus penduduk di Myanmar pada tahun 2014 mencatat, 87,9 persen masyarakatnya memeluk agama Buddha.
“Asia dan juga Dunia pada umumnya yang mayoritas penduduk Buddhanya, kita menghimbau tunjukkan lah semangat toleransinya terhadap suku rohingya, semangat kemanusiaannya terhadap rohingya. Kalau mereka yang muncul untuk membela suku Rohingya, itu akan menjadi jauh lebih efektif lagi,” kata Jimly Asshiddiqie.
Jimly: Aung San Suu Kyi Tak Pantas Terima Nobel
Terkait dengan laporan yang diterbitkan The Advisory Commission on Rakhine State—yang melibatkan Kofi Annan, mantan dari Sekjen PBB—, Jimly Asshiddiqie melihatnya sebagai sebuah solusi. Tapi, kata ia, usaha lain yang bersifat kultural juga tetap harus kita lakukan, termasuk upaya untuk menggerakkan tokoh-tokoh dari umat Buddha.
“Tokoh-tokoh Buddhis ini juga kita perlukan. Dampaknya juga komunikasi politik dalam negeri. Jadi, Indonesia melindungi orang Buddhis di sini juga, saling melindungi,” ucap Jimly Asshiddiqie.
Adapun soal sikap dari Indonesia, Jimly Asshiddiqie berpendapat kalau kita sudah seharusnya bersuara lantang. Terlebih lagi, Indonesia ialah negara terbesar di ASEAN.
Rohingya adalah salah satu suku minoritas Myanmar. Mereka sudah berada di negara tersebut selama beberapa generasi ke generasi di wilayah Rakhine, semacam satu provinsi di Myanmar.
Akan tetapi, Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negaranya sendiri. Mereka menyebutkan kalau suku Rohingya adalah imigran Muslim ilegal asal Banglades.
Nasib buruk suku Rohingya di Myanmar menjadi-jadi sejak junta militer sudah menguasai Myanmar mulai dari era 1960-an. Lalu, pada tahun 1982, di terbitkan oleh Burma Citizenship Law, yang tidak memasukkan suku Rohingya sebagai warga negaranya. Burma ialah nama lama dari negara Myanmar hingga berubah pada tahun 1989.
Di Myanmar sendiri, Rohingya kerap dianggap sebagian dari suku Bengali—diwilayah Banglades—karena pada tahun 1960-an suku ini pernah mengungsi massal ke wilayah Bengali akibat dari represi militer.
Jimly: Aung San Suu Kyi Tak Pantas Terima Nobel Perdamaian
Tapi, tudingan bahwa suku Rohingya sejatinya orang Bengali pun tidak sejalan dengan sikap Pemerintah dari Banglades. Negara ini pun tidak mau menyambutkan kalau suku Rohingya sebagai warga negaranya, meskipun sudah menampung seribuan pengungsi dari suku itu.
Jimly: Aung San Suu Kyi Tak Pantas Terima Nobel Perdamaian
Konflik suku Rohingya di Myanmar bukan hanya sekali ataupun dua kali berujung dengan hilangnya nyawa. Kisah warga yang kelaparan, termasuk juga perempuan dan juga anak-anak lebih sering lagi muncul.
Selain tidak diakui kewarganegaraannya, suku Rohingya juga tidak mendapatkan akses untuk segala pekerjaan yang ada di Myanmar, terkecuali segelintir dari orang-orang yang terketuk hatinya memberikan pekerjaan yang informal. Mengungsi ke negara lain tidak cuma Banglades, tidak selalu diterima.
Pertanyaan besar, di mana kemanusiaan buat Rohingya?
Leave a Comment