Partai PAN tak kapok beda lagi dengan partai koalisi Jokowi
PolitikOneindonesia:Partai PAN tak kapok- Partai Gerindra, sudah resmi menyatakan mundur dari keanggotaannya dari Pansus angket KPK. Dengan begitu, hanya tersisa partai-partai dari koalisi pemerintahan Jokowi-JK saja lah yang berada di dalam Pansus angket KPK.
Partai Amanat Nasional atau PAN, juga tengah meninjau untuk mengikuti jejak dari partai Gerindra. Yang menyatakan mundur dari Pansus Hak Angket kPK, yang bertugas menyelidiki tindak tanduk dari lembaga KPK selama berdiri. Seolah tidak pernah kapok, partai PAN kembali memilih sikap berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Di dalam pembahasan RUU Pemilu, partai PAN juga berbeda pendapat. Partai dari pimpinan Zulkifli Hasan ini memilih presidential threshold harus dihapuskan, bersama dengan partai-partai non pemerintah seperti Demokrat, Gerindra, dan PKS.
Akibat dari sikap ini, ramai desakan dari Golkar, PDIP, NasDem, Hanura, PPP, PKB agar partai PAN mundur saja dari partai koalisi pemerintahan. Terlebih lagi, ada desas-desus reshuffle Menpan RB Asman Abnur menjadi jatah PAN di kabinet.
Namun, dorongan keluar dari koalisi dan kabar angin reshuffle pasca sikap di RUU Pemilu, tidak membuat partai PAN kapok berbeda pendapat dengan pemerintah. Di saat PDI-Perjuangan, Golkar, NasDem, PPP dan Hanura kencang bekerja habis-habisan di Pansus Hak Angket KPK, partai PAN malah tengah mempertimbangkan keluar dari sana.
Partai PAN tak kapok
Fraksi dari partai PAN, akan secepatnya menanyakan hasil kinerja dari pansus melalui anggota mereka. Evaluasi kinerja Pansus Hak Angket akan dilakukan pada hari Kamis 27/07/2017 atau hari Jumat 28/07/2017.
"Kami menganggap pansus Hak Angket itu ingin melemahkan lembaga KPK, padahal partai PAN bergabung ke pansus Hak Angket tersebut. Mempunyai niat yang begitu tulus untuk memperkuat lembaga KPK," jelasnya.
Soal niat dari partai PAN ini, tidak akan membuat gentar partai-partai pendukung pemerintah yang ada di Pansus Hak angket KPK. Golkar menegaskan, kalau Pansus Hak angket KPK tetap akan berjalan meski hanya tinggal lima fraksi yang ada di dalamnya nanti.
"Sejak dibentuknya pansus ini dan memenuhi syarat-syarat, untuk itu maka tak ada pengaruhnya siapapun yang keluar nantinya. Karena sebagai alat kelengkapan dewan tidak akan tetap, Pansus hak angket KPK itu pada saat ini pembentukannya sudah memenuhi syarat," ucap Misbakhun di Komplek Parlemen, di Senayan, di Jakarta, hari Kamis 27/07/2017.
Partai PAN tak kapok beda lagi dengan partai koalisi
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dari partai PAN yang bakal mundur, karena kinerja dari Pansus Hak Anket selama ini mengarah kepada pelemahan lembaga KPK. Misbakhun pun membantah tudingan tersebut. Menurut ia, Pansus Hak Angket terus berupaya untuk mendalami laporan-laporan adanya penyimpangan kinerja dari lembaga KPK.
"Kami ingin menunjukkan fungsi dari pengawasan di Hak Angket KPK, sebagai hak dari penyelidikan itu kita mesti detail berbicara tentang adanya penyelewengan di penyidikan. Administrasi yang tak tertib, dan itu harus kita tunjukan," tuturnya.
"Apa itu melemahkan KPK, itu sebagai bahan dari evaluasi yang akan kita sampaikan ke publik. Jangan sampai di lembaga yang selama ini kita menjaga marwahnya dan kehormatannya itu, lalu mempraktikan itu. yang justru sudah ditinggalkan dari pihak kepolisian dalam rangka penyidikan itu," lanjutnya.
Misbakhun juga menampik tudingan untuk Pansus Hak Angket, yang kini telah diisi dari partai-partai pendukung pemerintahan yang ingin memiliki kepentingan politik tertentu. Untuk saat ini, Pansus Hak angket KPK menyisakan 6 fraksi saja yakni PDIP, Golkar, NasDem, PPP, Hanura, dan PAN.
Dia juga menambahkan, kalau Pansus Hak Angket justru ingin memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo. Mengenai arah dan juga tujuan dari agenda pemberantasan korupsi, yang dijalankan lembaga KPK untuk ke depannya.
"Kami juga ingin memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo, untuk memberantas korupsi kita secara kelembagaan harus seperti apa. Siapa yang menjaga Pak Joko Widodo selama ini. Kalau Mereka, UU pemilu tidak setuju, di Perppu nomor 1 juga mereka tidak setuju" jelasnya.
Demikianlah artikel saya kali ini. Partai PAN tak kapok beda lagi dengan partai koalisi, Akibat dari sikap ini ramai desakan dari Golkar, PDIP, NasDem, Hanura, PPP, PKB agar partai PAN mundur saja dari partai koalisi pemerintahan.
Leave a Comment